Jumlah imigran di Indonesia terus bertambah hingga hamper mencapai 6000 orang di tahun 2012. Dalam isu permasalahan imigran ini, Indonesia hanya merupakan Negara transit. Di tahun 2013 ini, para imigran banyak yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Australia akibat kebijakan OSB pemerintah Australia yang baru. Pemerintah Indonesia akhirnya di tuntut agar dapat menetapkan kebijakan yang dapat mengatasi keberadaan para imigran yang tertahan di negaranya.penelitian ini bertujuan untuk menemukan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi imigran yang menuju Australia di tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan website. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitaitf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah melakukan beberapa kebijakan dalam negeri dan luar negeri untuk mengatasi permasalahan para imigran di negaranya. Pada kebijakan dalam negeri Indonesia, pemerintah melakukan pengesahan SOP No. IMI .1917. – OT .02.01 tahun 2013 mengenai pengoprasian rudenim. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama dengan lembaga terkait imigran yaitu UNHCR dan IOM yang berkantor di Indonesia untuk melakukan layanan terhadap kebutuhan dasar dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) para imigran. Kebijakan luar negeri Indonesia berkaitan erat dengan pemerintah Australia. Kedua Negara sepakat untuk menandatangani kesepakatan dibidang intilejen guna mencegah kriminalitas yang sering terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah imigran. Selain itu, pemerintah Australia juga secara berkelanjutan memberikan dana kepada pemerintah Indonesia melalui IOM untuk menangani imigran.

Kata kunci: imigran, UNHCR, IOM, rudenim, imigran illegal.
Daftar Pustaka: 12 buku, 18 jurnal, 11 laporan, 29 situs web