Penelitian ini bermaksud untuk memberikan penjelasan mengenai upaya pembebasan sandera WNI oleh Pemerintah Indonesia akibat aksi atau gerakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Aksi penculikan, penjarahan kapal dan penyanderaan Anak Buah Kapal berstatus Warga Negara Indonesia yang dilakukan pada tahun 2005 dan 2016 oleh kelompok Abu Sayyaf menimbulkan tanggapan, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Filipina. Aksi atau gerakan tersebut pada akhirnya juga memengaruhi tanggapan yang berasal dari pihak-pihak non-pemerintah untuk membantu upaya pembebasan sandera WNI yang dilakukan di tahun 2005 dan juga tahun 2016. Tujuan utama kelompok Abu Sayyaf terbentuk adalah sebagai wujud upaya mereka untuk mendirikan negara Islam di Filipina terutama Filipina bagian Selatan. Salah satu cara mereka dalam mendirikan negara Islam yaitu dengan melakukan aksi penyanderaan untuk mendapatkan uang dengan cara meminta tebusan kepada negara asal korban penyanderaan mereka. Metode yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan warga negara dalam kerangka Universal Declaration of Human Rights dan negosiasi dalam kerangka liberalisme. Upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf tersebut didasari peran sebuah negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya, antara lain hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan. Dalam upayanya, pemerintah Indonesia tidak hanya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah Filipina dan non-pemerintah. Hambatan juga dialami dan didapatkan, namun hal tersebut tidak memutuskan semangat pemerintah Indonesia dalam upayanya membebaskan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf yang menjadi perwujudan Indonesia dalam melindungi hak-hak warga negaranya.

Kata kunci: Kelompok Abu Sayyaf, Hak Asasi Manusia, Upaya Pembebasan
Daftar Pustaka: 36 Buku (1971-2016), 20 Jurnal dan Artikel (1948-2016), 33 Dokumen dari Website (1823-2019)