Skripsi ini membahas tentang respons yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap penolakan crude palm oil Indonesia oleh Uni Eropa. Dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan produksi CPO terbesar di dunia dan Uni Eropa merupakan negara dengan tujuan ekspor crude palm oil. Hal ini didukung dengan ketaatan Uni Eropa terhadap hukum internasional kyoto protocol sehingga menggunakan CPO dan tumbuhan nabati lainya sebagai bahan bakar nabati. Namun pada tahun 2009, Uni Eropa melakukan penolakan terhadap CPO karena dianggap tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penolakan yang dilakukan Uni Eropa dilakukan dengan kebijakan renewable energy directive (RED) yang mengatur standarisasi penggunaan biofuel di Uni Eropa dan ppemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Tentu dengan penolakan yang dilakukan oleh Uni Eropa berdampak terhadap Indonesia sebagai produsen crude palm oil terbesar di dunia. Sehingga Indonesia memberikan respons untuk melindungi kepentingan akan CPO. Indonesia menganggap tuduhan Uni Eropa terhadap CPO merupakan kepentingan akan industri negara-negara anggota Uni Eropa. Tuduhan akan tidak ramah lingkungan merupakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataanya karena CPO merupakan tanaman nabati yang paling efisien dibandingkan dengan tanaman nabati lainya dan penolakan ini bertentangan dengan prinsipprinsip World Trade Organization. Sehingga pada tahun 2018, Indonesia memenangkan gugatan terhadap WTO atas tuduhan anti-dumping oleh Uni Eropa. Dalam pembahasanya, skripsi ini menggunakan kerangka pemikiran neoliberlisme dan didukung dengan konsep hukum internasional, rezim internasional, kepentingan nasional, pasar bebas, dan proteksionisme.

Kata Kunci : Respons, Penolakan, Uni Eropa, Indonesia, Crude Palm Oil
Daftar Pustaka : 13 Buku, 1 Tesis, 24 Jurnal, 12 Laporan, 56 Website