Skripsi ini membahas mengenai bagaimana reaksi yang muncul terhadap program scientific whaling Jepang yaitu JARPA II. Program tersebut tetap berlanjut dikarenakan adanya dukungan dari politik domestik Jepang yang dimana para elit politik Jepang menganggap bahwa tradisi perburuan paus dan tradisi memakan daging paus sudah ada sedak zaman dahul. Selama berjalannya program JARPA II, program tersebut dianggap tidak sesuai dengan kewajiban yang ada pada hukum internasional. Sehingga munculnya reaksi yang timbul terhadap JARPA II dari Australia dan International Whaling Commission (IWC) yang beranggapan bahwa JARPA II berjalan tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada The International Convention for the Regulations of Whaling (ICRW) selaku konvensi perburuan paus, terutama Pasal VIII yang dimana berisikan izin khusus untuk kepentingan ilmiah dan menurut Australia, kurangnya relevansi yang ditunjukkan untuk konservasi dan pengelolaan stok paus serta resiko yang terjadi pada spesies dan stok yang ditargetkan oleh Jepang dalam menerapkan pasal tesebut. Sehingga pada akhirnya Australia membawa program JARPA II ke International Court of Justice (ICJ) setelah tidak berhasilnya resolusi IWC dan cara diplomati yang dilakukan oleh Australia. Dalam penulisan ini, kerangka pemikiran yang digunakan ialah neo-niberalisme yang didukung dengan konsep aksi-reaksi dan rezim internasional.

Kata Kunci : Reaksi Internasional, JARPA II, Jepang, Australia, IWC
Daftar Pustaka : Buku: 24, Jurnal: 8, Artikel: 17,Dokumen: 21, Website: 9