Penelitian ini berusaha memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono untuk melindungi seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia, baik yang mengalami masalah ataupun tidak. Masalah yang sering dialami oleh TKI sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif analitis, peneliti akan mengeksplorasi, menggambarkan, menganalisis serta menginterprestasikan kondisi yang terjadi pada TKI dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia untuk menyelsaikan masalah TKI dan mencegah agar TKI yang bekerja di Malaysia dapat terhindar dari masalah. Berbagai upaya perlindungan telah disepakati baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia, antara lain diberlakukannya MoU tahun 2004 dan MoU tahun 2006. Namun, kedua kesepakatan tersebut dinilai belum berjalan dengan baik sehingga pada tahun 2009, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium (penghentian pengiriman TKI secara sementara). Moratorium yang diberlakukan ternyata tidak mengurangi masalah TKI di Malaysia. Justru moratorium tersebut telah menyebabkan semakin meningkatnya jumlah TKI ilegal di Malaysia, sehingga pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Malaysia memperbaiki kebijakan terkait TKI yang bekerja di Malaysia dan mencabut moratorium pada tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hambatan yang menyebabkan beberapa kebijakan tidak bisa berjalan maksimal. Hambatan tersebut ada yang berasal dari Indonesia (internal) dan ada pula hambatan yang berasal dari Malaysia (eksternal).

Kata kunci : Indonesia-Malaysia, Kebijakan, Perlindungan, TKI, Neorealisme, Konsep Hambatan
Daftar Pustaka: 6 buku, 11 jurnal, 13 media elektronik, 10 laporan