Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) dan pemerintah India melalui UNODC Regional Programme for South Asia (UNODC RPSA) serta hambatan yang dialami oleh kedua belah pihak dalam menangani permasalahan perdagangan perempuan di India selama masa pengimplementasian UNODC RPSA 2013-2015 tersebut. Dalam era globalisasi ini, ancaman-ancaman yang terjadi dalam ruang lingkup gobal semakin masif, terutama fenomena kejahatan lintas negara (TOC) yang merupakan sebuah tindak kejahatan lintas negara terorganisir yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. India, sebagai salah satu negara kawasan Asia Selatan, telah terjadi praktik perdagangan manusia yang memperjual-belikan kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki dan anak-anak sejak bertahun-tahun lalu. Namun, permasalahan ini tidak kunjung selesai dan angka korban cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, sebagai upaya penanganan permasalahan ini, pemerintah India menetapkan UNODC sebagai satu-satunya entitas dalam elemen PBB yang berfokus pada peradilan kriminal dan kejahatan untuk memerangi perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan. Mayoritas perdagangan perempuan menjadikan para korban sebagai pekerja seks komersial dan buruh kerja paksa, kejahatan lintas negara ini memiliki jaringan-jaringan yang tersebar luas hampir di seluruh kawasan di dunia melalui area-area perbatasan negara dengan jalur darat, air maupun udara. Untuk itu, UNODC dan pemerintah sepakat untuk menjalin kerjasama yang erat dan berupaya semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan UNODC RPSA 2013-2015 guna menangani dan meminimalisir jumlah korban perdagangan perempuan di India di setiap tahunnya.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui library research (studi pustaka) seperti jurnal ilmiah, artikel, surat kabar, buku, data statistik, laporan ilmiah dan website resmi pemerintahan sehingga validasi dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan proses kerjasama UNODC dan pemerintah India dalam menangani isu perdagangan perempuan di India melalui UNODC RPSA 2013-2015 kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam kurun waktu 2011 hingga 2015.

Kata Kunci : Perdagangan perempuan, Kerjasama, UNODC, Pemerintah India.
Daftar Pustaka : 12 buku, 6 e-book, 13 jurnal, 6 artikel pemerintahan, 14 laporan tahunan, 52 website