Demokrasi merupakan isu yang kerap dibahas terutama sejak era Perang Dingin. Dimana adanya dua ideologi yang berusaha menyebarkan pengaruhnya. Amerika Serikat menunggangi ideologi liberalisme yang di dalamnya terdapat elemen demokrasi. Lebih lanjut, liberalisme berhasil bertahan di saat Uni Soviet hancur. Yang menyebabkan demokrasi dianggap merupakan hal yang baik untuk diterapkan di setiap negara. Salah satu negara yang mengalami proses demokratisasi pada masa Perang Dingin adalah Myanmar yang terjadi sejak tahun 1988 kemudian diadakan pemilihan umum di tahun 1990. Namun pemerintah Junta Militer Myanmar tidak mau untuk turun dari kursi pemerintahan walaupun telah diadakan pemilihan umum tahun 1990. Oleh sebab itu berbagai entitas yang menganut sistem demokrasi yang lebih advance salah satunya adalah Uni Eropa langsung menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan Junta Militer Myanmar. Uni Eropa sebagai agen demokrasi di Myanmar telah mencantumkan dan menerapkan prinsip – prinsip demokrasi di dalam anggotanya sejak The Paris Summit 1972, The Copenhagen Summit 1973, Traktat Maastricht 1993, dan Traktat Lisbon 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Uni Eropa dalam proses demokratisasi di Myanmar periode 2014 – 2016 melalui program Comprehensive Framework 2014 - 2016 yang dirancang oleh Uni Eropa untuk membantu Myanmar selama proses demokratisasi pasca bebasnya Aung Sang Suu Kyi sebagai tahanan politik. Penelitian ini dianalisa menggunakan perspektif liberalis institusionalisme sebagai dasar penulisan. Lalu, penelitian ini juga menggunakan konsep demokrasi untuk menganalisa program Comprehensive Framework 2014 – 2016. Berdasarkan hal tersebut terdapat enam sektor yang
tercantum dalam Comprehensive Framework 2014 – 2016 sebagai acuan Uni Eropa dalam menjalankan perannya di Myanmar sebagai partner selama proses Myanmar menuju negara demokrasi yang lebih baik. Namun, selama menjadi agen demokrasi di Myanmar, Uni Eropa mendapatkan hambatan yang datang dari pihak internal maupun eksternal.

Kata kunci : Demokrasi, Uni Eropa, Myanmar, Peranan, Hambatan
Daftar Pustaka : 9 buku, 27 jurnal, 16 dokumen , 11 website