Isu migrasi sekarang menjadi salah satu permasalahan global yang cukup menarik perhatian. Saat ini migrasi bertambah pesat didorong oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Sayangnya, selain memberikan manfaat, migrasi juga mendatangkan masalah baru yang berkaitan dengan migrasi yang tidak teratur (irregular migration). Salah satu bentuk migrasi yang tidak teratur adalah kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan TPPO, tidak hanya melibatkan satu negara tetapi juga negara lain yang menjadi negara asal, negara transit dan juga destinasi dari pada pelaku TPPO. Karena melibatkan banyak pihak, untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Inilah mengapa Bali Process diluncurkan. Bali Process hadir sebagai forum diskusi, berbagi informasi dan praktik baik dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun 2016, Bali Process yang tadinya hanya melibatkan Menteri dan Organisasi Internasional turut mengundang Sektor Bisnis untuk bergabung ke dalam Bali Process dan melahirkan Bali Process Government and Business Forum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pendekatan multisektor digunakan di dalam forum Bali Process dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi pendekatan multisektor di dalam Bali Process. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma neoliberalisme, teori kerjasama internasional, kerjasama multisektor, dan beberapa teori lain. Penelitian ini juga menyajikan tiga studi kasus yaitu Australia, Indonesia, dan Papua Nugini untuk melihat bagaimana implementasi pendekatan multisektor di negara masing-masing dan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi tersebut. Pendekatan multisektor di dalam Bali Process menghasilkan dua dokumen yaitu Perth Forum Work Plan dan AAA Recommendation yang bisa digunakan anggota Bali Process menyelesaikan TPPO di negara masing-masing. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi pendekatan multisektor adalah institusi internasional yang menaungi kerjasama tersebut, pelibatan multisektor sejak awal dialog, memasukkan agenda kerjasama multisektor ke dalam agenda nasional, transparansi, dan juga sumber daya negara tersebut.

Kata kunci : Pendekatan multisektor, Bali Process, Perdagangan Orang
Daftar pustaka : 8 buku, 5 jurnal, 19 laporan, 6 situs web, 2 wawancara