Skripsi ini membahas pendapat al-Mawardi tentang kepemimpinan non-Muslim dalam sebuah wilayah atau daerah di negeri Muslim. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab masalah apakah dalam ajaran dan tradisi Islam dibolehkan bagi kaum Muslimin untuk memilih atau mengangkat non-Muslim sebagai kepala daerah atau pejabat di bawah kepala pemerintah/negara? Para ulama di masa lalu pada umumnya sepakat tentang larangan bagi kaum Muslimin untuk mengangkat non-Muslim sebagai kepala negara yang mempunyai fungsi Imamah berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadist. Namun mereka berbeda pendapat tentang larangan bagi kaum Muslimin untuk menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin (awliya) sebuah wilayah, daerah atau jabatan tertentu yang berfungsi untuk mengurus administrasi dan melayani publik dengan syarat tidak merugikan dan memerangi Islam. Penelitian penulis terhadap pandangan al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Shulthaniyah dan tulisan-tulisan para sarjana yang membahasnya, mengungkapkan bahwa boleh bagi kaum Muslimin untuk memilih atau mengangkat non-Muslim menjadi kepala daerah atau pejabat di bawah kepala negara/Imam. Atas dasar ini penulis berpendapat bahwa boleh dan sepenuhnya sah dalam ajaran dan tradisi Islam bagi kaum Muslimin untuk memilih non-Muslim untuk jabatan jabatan tersebut. Skripsi ini menyimpulkan pandangan al-Mawardi dan ulama yang mempunyai pandangan yang sama dengannya, bisa dijadikan pegangan bagi kaum Muslimin Indonesia atau negeri-negeri Muslim yang lain yang dasar pendirian (pembentukan) negara-negara tersebut adalah ide tentang negara bangsa bukan negara Islam atau negara agama. Paling tidak dalam masalah tersebut terdapat kesesuaian antara pandangan yang terdapat dalam ajaran dan tradisi Islam dengan prinsip yang berlaku dalam sebuah negara bangsa modern. Skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi agar tidak terjadi polarisasi atau perpecahan dalam tubuh umat Islam dan bangsa Indonesia, termasuk tuduhan pengkafiran terhadap sesama umat Islam dalam persoalan pilihan politik. Selanjutnya pilihan-pilihan politik diharapkan lebih didasarkan pada kapasitas dan kompetensi seorang calon pemimpin, terutama di daerah. Dengan kata lain asas meritokrasilah yang seharusnya merupakan ukuran dan kriteria dalam memilih pemimpin dan pejabat publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) yakni kajian terhadap karya tulisan atau literatur melalui riset kepustakaan. Penelitian mengambil data dari sumber tulisan. Pendekatan yang dilakukan adalah bersifat normatif-teologis dan juga historis.

Kata kunci : Pemimpin, Awliya, Non Muslim, Demokrasi, Islam, Al-Mawardi, Gubernur