Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kurdistan Regional Government(KRG) dalam memerdekakan bangsa Kurdi di Irak. Pemerintah Kurdistan (KRG) merupakan entitas politik diakui secara sah dan memiliki wewenang untuk menjalankan otoritasnya dalam wilayah otonom di negara federal Irak yang sesuai dengan amanat konstitusi negara. Gagasan atau ide untuk mendirikan negara merdeka merupakan cita-cita besar bangsa Kurdi yang sedang mereka upayakan melalui referendum sebagai hak self-determination di tahun 2014 hingga 2018. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis deskriptif. Kerangka penelitian ini menggunakan konsep konstruktivisme, paradiplomasi, teori pengakuan, self-determination dan teori kedaulatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kurdistan dalam melakukan referendum berakibat pada kegagalan untuk mempertahankan hasil referendum untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Kurdi di Irak. Kegagalan pemerintah Kurdistan dalam mempertahankan hasil referendum disebabkan kurangnya pengakuan dan hak self-determination untuk memisahkan diri bertentangan dengan aturan-aturan hukum internasional.

Kata Kunci : Kurdistan Regional Government (KRG), Self-Determination, Hukum Internasional.