Meski hadir belakangan di Nusantara, sebagai cikal bakal Indonesia, Islam dengan cepat menyebar dan dipeluk oleh mayoritas penduduknya. Islam kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan politik negara ini, termasuk politik luar negerinya. Dan berbicara tentang Islam, politik dan Indonesia, tidak akan lengkap tanpa membahas Nahdlatul Ulama. Kehadiran Nahdlatul Ulama sendiri bahkan tidak lepas dari konteks politik internasional saat itu ketika Ibnu Saud yang baru menguasai Hijaz (Arab Saudi kini), sebagai pusat agama Islam, ingin memberlakukan madhzab tunggal bagi pelaksanaan peribadahan utama dalam Islam yakni Haji dan Umroh. Protes dari Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang berbeda madhzab dilakukan dengan mengirimkan delegasi untuk bertemu langsung dengan Ibnu Saud dan berhasil meyakinkan penguasa Hijaz tersebut untuk menjamin kebebasan bermadhzab. Sejak awal berdirinya, NU berpegang pada prinsip dan nilai Islam yang moderat, toleran, seimbang dan adil. NU juga menghargai nilai-nilai budaya di mana Islam berkembang, terutama budaya Jawa dan Nusantara umumnya. Prinsip penting NU yang lain adalah penerimaannya terhadap Pancasila sebagai titik temu ideologi bagi bangsa Indonesia yang beragam dari sisi agama, suku dan budayanya. NU secara konsisten berpegang pada prinsip dan nilai tersebut, dalam berbagai situasi politik yang dinamis dan rejim yang berganti. Era Reformasi ditandai dengan proses transisi dari sistem politik otoriter ke sistem demokrasi. Banyak pihak menilai, proses transisi demokrasi di Indonesia berjalan dengan sangat baik. Ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai contoh sukses di mana demokrasi dan modernitas dapat berjalan beriringan dengan Islam. Padahal, jika merujuk pada sejumlah negara Islam di Timur Tengah, kondisnya sangat mengkhawatirkan karena banyak dilanda konflik yang disebabkan oleh banyak faktor termasuk yang dominan adalah sistem politik non-demokratis serta merebaknya pemikiran dan gerakan fundamentalisme, radikalisme dan terorisme yang secara terbuka menyerang nilai-nilai demokrasi. NU sebagai non-state actor memainkan peran penting dalam terus mempromosikan nilai Islam yang moderat melalui konsep Islam Nusantara sebagai sebuah kontra narasi terhadap serangan pemikiran dan gerakan fundamentalisme, radikalisme dan terorisme yang banyak terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Apa yang dilakukan NU mampu memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, yang secara terbuka mendukung promosi nilai Islam yang moderat yang dilakukan oleh NU, dengan bekerjasama menjalankan sejumlah program dialog, diplomasi serta asistensi kepada sejumlah negara Islam.

Kata Kunci : Nahdlatul Ulama, Non-state Actor, Politik Luar Negeri
Daftar Pustaka : 101 literatur, 1951-2018