Peran Orgainsasi Internasional semakin meningkat dalam studi hubungan internasional setelah berakhirnya perang dunia II. Berangkat dari pandangan neo-liberalisme sebuah instrumen internasional yang memiliki kemampuan untuk membantu menjembatani komunikasi dan kerjasama antar negara, melalui berbagai isu namun tetap menjaga batasan dari kesepakatan yang telah ditetapkan serta kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan aturan dan ketetapan yang telah disetujui. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi dan marginalisasi paling dirasakan oleh kelompok minoritas salah satunya masyarakat adat. Ketidak setaraan, pengucilan dan marginalisasi masyarakat adat dari keputusan atau kebijakan pemerintah serta gerakan sosial masyarakat adat meningkatkan perhatian PBB untuk memperhatikan isu ketidak setaraan masyarakat adat yang juga menjadi salah satu tujuan pembentukan PBB untuk menjaga perdamaian dan kesetaraan hak seluruh manusia. United Nations Indigenous Peoples Partnership (UNIPP) disahkan pada tahun 2010 untuk menekankan PBB akan pentingnya sebuah badan PBB yang terjun langsung dalam bantuan advokasi, mediasi dan edukasi untuk pemerintah dan masyarakat adat pada tingkat nasional. UNIPP memiliki peran dalam tiga bidang pada enam negara yang dilakukan dari tahun 2011-2015.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Neo-libralisme dan konsep peran organisasi internasional serta konsep efektifitas peran organisasi internasional sebagai acuan. Penulis juga menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisa topik dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Neo-Liberalisme, Peran Organisasi Internasional, UNIPP
Daftar Pustaka: 14 Buku, 8 Jurnal, 13 Dokumen Elektronik/Laporan, 10 Website, 1945-2017