Peran Uni Eropa Dalam Proses State-Building di Kosovo Pasca Kemerdekaan Kosovo (2008-2012)
Abstrak
Pada 17 Februari 2008, Kosovo memproklamirkan kemerdekaannya dan menyatakan bahwa Kosovo siap menjalankan apa yang telah diusulkan oleh utusan khusus PBB, Martti Ahtisaari, untuk mendapatkan status merdeka dengan supervisi Internasional. Kemerdekaan Kosovo masih menyimpan banyak permasalahan, mulai dari karang berdaulatnya pemerintahan Kosovo, lemahnya penegakan hukum, hingga ekonomi yang masih terpuruk. Uni Eropa hadir di Kosovo untuk mengawasi kemerdekaan Kosovo dan membantu Kosovo dalam proses state-building. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Uni Eropa dalam proses state-building di Kosovo beserta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Perspektif neoliberalisme digunakan dalam sebagai dasar kerangka berpikir dalam tulisan ini. Teori organisasi internasional dari Clive Archer digunakan untuk melihat peran Uni Eropa di Kosovo. Kemudian, teori state-building dari Faton Bislimi diterapkan untuk melihat relevansi dan seberapa efektif peran Uni Eropa tersebut. Temuan pertama dalam tulisan ini adalah bahwa Uni Eropa berperan sebagai sebuah aktor di Kosovo. Uni Eropa menunjukkan kehadirannya melalui EU Special Representative (EUSR), EU Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX), dan kebijakan Bantuan Dana Instrument for Pre-Accession (IPA) yang membantu Kosovo membangun aspek politik dan ekonominya. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa Peran Uni Eropa masih belum efektif dalam menyukseskan proses state-building di Kosovo. Hingga tahun 2012, berbagai permasalahan dalam aspek politik dan ekonomi masih ada di Kosovo. Pembahasan kemudian dilanjutkan kepada hambatan yang ditemui oleh Uni Eropa dalam perannya di Kosovo, antara lain: (a) Kurangnya keinginan politik dari EULEX untuk memberantas Korupsi pada elit pemerintah Kosovo, (b) kurangnya pengakuan dari dunia Internasional termasuk negara anggota Uni Eropa, (c) kegagalan dialog dengan Serbia, dan (d) belum adanya Perjanjian Perdagangan dengan Uni Eropa. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sebuah negara dapat dibantu oleh aktor lainnya dam proses state-building-nya, namun kehadiran tersebut tidak selalu efektif.
Kata Kunci : Uni Eropa, State-building, Kosovo
Daftar Pustaka : 17 Buku, 12 Jurnal, 21 laman Web-site, 15 dokumen lainnya ( 2000 – 2016)
Pada 17 Februari 2008, Kosovo memproklamirkan kemerdekaannya dan menyatakan bahwa Kosovo siap menjalankan apa yang telah diusulkan oleh utusan khusus PBB, Martti Ahtisaari, untuk mendapatkan status merdeka dengan supervisi Internasional. Kemerdekaan Kosovo masih menyimpan banyak permasalahan, mulai dari karang berdaulatnya pemerintahan Kosovo, lemahnya penegakan hukum, hingga ekonomi yang masih terpuruk. Uni Eropa hadir di Kosovo untuk mengawasi kemerdekaan Kosovo dan membantu Kosovo dalam proses state-building. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Uni Eropa dalam proses state-building di Kosovo beserta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Perspektif neoliberalisme digunakan dalam sebagai dasar kerangka berpikir dalam tulisan ini. Teori organisasi internasional dari Clive Archer digunakan untuk melihat peran Uni Eropa di Kosovo. Kemudian, teori state-building dari Faton Bislimi diterapkan untuk melihat relevansi dan seberapa efektif peran Uni Eropa tersebut. Temuan pertama dalam tulisan ini adalah bahwa Uni Eropa berperan sebagai sebuah aktor di Kosovo. Uni Eropa menunjukkan kehadirannya melalui EU Special Representative (EUSR), EU Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX), dan kebijakan Bantuan Dana Instrument for Pre-Accession (IPA) yang membantu Kosovo membangun aspek politik dan ekonominya. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa Peran Uni Eropa masih belum efektif dalam menyukseskan proses state-building di Kosovo. Hingga tahun 2012, berbagai permasalahan dalam aspek politik dan ekonomi masih ada di Kosovo. Pembahasan kemudian dilanjutkan kepada hambatan yang ditemui oleh Uni Eropa dalam perannya di Kosovo, antara lain: (a) Kurangnya keinginan politik dari EULEX untuk memberantas Korupsi pada elit pemerintah Kosovo, (b) kurangnya pengakuan dari dunia Internasional termasuk negara anggota Uni Eropa, (c) kegagalan dialog dengan Serbia, dan (d) belum adanya Perjanjian Perdagangan dengan Uni Eropa. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sebuah negara dapat dibantu oleh aktor lainnya dam proses state-building-nya, namun kehadiran tersebut tidak selalu efektif.
Kata Kunci : Uni Eropa, State-building, Kosovo
Daftar Pustaka : 17 Buku, 12 Jurnal, 21 laman Web-site, 15 dokumen lainnya ( 2000 – 2016)
Hibatul Wafi - Personal Name
113105001 - Hibatul Wafi
Skripsi PHI
Indonesia
Universitas Paramadina
2017
Jakarta
LOADING LIST...
LOADING LIST...