Penelitian ini berusaha memahami pengaruh lonjakan arus imigran ke Inggris terhadap posisinya di Uni Eropa. Lonjakan arus imigrasi ke Inggris telah bermula semenjak tahun 2004 setelah Perdana Menteri Tony Blair memberikan akses terhadap negara-negara Eropa Timur (A8), yang baru bergabung dengan Uni Eropa, terhadap bursa kerja Inggris. Hanya dalam waktu tujuh tahun setelah keputusan tersebut dibuat, jumlah imigran yang bekerja di Inggris meningkat drastis hingga 8.5 juta orang dari 4.7 juta pada tahun 2004. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Inggris yang merasa bahwa pekerjaan mereka telah diambil oleh imigran. Pada tahun 2011, koalisi Partai Liberal dan Konservatif di bawah pimpinan Perdana Menteri David Cameron memutuskan untuk mengatasi isu lonjakan arus migrasi ke Inggris. Akan tetapi, upaya yang mereka lakukan tidak menemui hasil yang memuaskan di mata masyarakat. Sementara itu, partai ultrakonservatif ekstrem kanan dengan nama United Kingdom Independence Party (UKIP) mulai muncul ke permukaan dengan memberikan solusi yang radikal atas permasalahan imigrasi di Inggris, yaitu: Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Secara mengejutkan, masyarakat Inggris menyukai tawaran ini dan mulai menuntut agar pemerintah mengadakan referendum nasional untuk menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Referendum tersebut berhasil digelar pada 23 Juni 2016 dan menghasilkan keputusan bersejarah dimana Inggris menyatakan diri untuk keluar dari Uni Eropa.
Penelitian ini menemukan bahwa lonjakan arus imigran ke Inggris telah menyebabkan perubahan struktur masyarakat Inggris dari sebelumnya netral terhadap imigrasi menjadi menentang imigrasi. Perubahan struktur tersebut terjadi karena lonjakan arus imigrasi telah mengurangi insentif ekonomi yang dimiliki Inggris. Situasi ini kemudian semakin diperparah dengan munculnya aktor bernama UKIP yang memanfaatkan perubahan struktur masyarakat di Inggris untuk meraih kekuasaan. Pada akhirnya, perubahan struktur masyarakat di Inggris mengakibatkan reformulasi kepentingan nasionalnya. Pada tahun 2013, Inggris menyatakan diri tidak mau lagi berkomitmen pada kebijakan imigrasi Uni Eropa dan menginginkan untuk kembali memegang kendali atas kebijakan imigrasinya. Pada tahun 2016, Inggris melaksanakan negosiasi dengan Uni Eropa untuk memperjuangkan kepentingan barunya tersebut. Akan tetapi, tuntutan Inggris ditolak dengan alasan melanggar hak-hak fundamental Uni Eropa. Berdasarkan teori neorealisme institusionalis, suatu negara hanya akan berpartisipasi dalam kerjasama internasional jika hal tersebut akan memenuhi kepentingan nasionalnya. Pemerintah Inggris yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi oleh Uni Eropa, secara rasional, memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa.

Kata Kunci: Inggris, Uni Eropa, Imigran, Neorealisme, Pengaruh
Daftar Pustaka: 14 buku, 16 jurnal, 12 teks pidato & hukum, 52 artikel internet