Skripsi ini membahas mengenai peran MONUSCO dalam konflik intrastate di Republik Demokratik Kongo (RDK). Konflik intrastate yang semakin parah dan tak kunjung usai hingga serta menyerang warga sipil di RDK, akibat intervensi dari Rwanda dan Uganda yang terlibat dalam kelompok pemberontak di RDK menyebabkan Dewan Keamanan (DK) PBB terus meningkatkan dan memperluas mandat MONUSCO selaku peacekeeping operation dengan mengadopsi resolusi 2098 pada tahun 2013 dan diperpanjang hingga tahun 2015 dengan mengadopsi resolusi DK PBB 2147 yang memperbolehkan MONUSCO menggunakan segala cara, sehingga MONUSCO membentuk Force Intervention Brigade (FIB) dan dengan mandat untuk menetralisir kelompok pemberontak, melindungi warga sipil dan HAM serta mendukung RDK untuk reformasi sektor keamanannya. Di sisi lain, MONUSCO juga memiliki hambatan internal dan eksternal dari MONUSCO itu sendiri dan dari RDK yang paling dominan yaitu kurangnya kredibilitas dari pemerintah RDK yang menyebabkan tidak signifikannya peran MONUSCO. Oleh karena itu, kerjasama antara RDK dan MONUSCO dianggap tidak berhasil karena kelompok pemberontak masih tersebar dan ancaman masih meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Kemudian, dalam menganalisa penelitian ini digunakan satu teori besar dan beberapa konsep seperti Neoliberalisme, neoliberalisme institusional, peran organisasi internasional dan complex interdependence.

Kata Kunci: MONUSCO, Republik Demokratik Kongo, Force Intervention Brigade, FIB, Organisasi Internasional, complex interdependence, peacekeeping, reformasi sektor keamanan
Daftar Pustaka: 15 Buku (1997-2016), 8 Jurnal Online (2004-2016), 19 Laporan (1963-2015) 44 Artikel Berita Online dan Website (2001-2016).