Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Secara perlahan, HAM saat ini telah menjadi norma universal yang mengikat bagi seluruh bangsa. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM mejadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/transeksual (LGBT) yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tesis ini mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia dalam persoalan dan posisi hak asasi manusia dengan studi kasus kelompok LGBT.

Kata kunci: Hak asasi manusia, kebijakan luar negeri, dan LGBT.