Penodaan agama merupakan suatu konsep yang menuai perdebatan serius di level internasional yang berhadapan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Meningkatnya kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok Islam di sejumlah Negara mendorong Komisi HAM dan Dewan HAM PBB merumuskan satu resolusi tentang memerangi penodaan agama yang tercatat dalam periode 1999 hingga 2010. Berangkat dari penelitian kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai organisasi terbesar kedua setelah PBB, OKI telah memainkan peranan penting dalam mendorong resolusi-resolusi tersebut diadopsi di Komisi dan Dewan HAM pada periode tersebut. Sebagai salah satu Negara OKI, Indonesia mendukung resolusi ini, yang selanjutnya berperan aktif mendorong Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB pada 2011 ketika dukungan terhadap konsepsi penodaan agama semakin ditinggalkan. Melalui upaya persuasif dengan Negara-negara OKI, Indonesia berhasil meyakinkan OKI untuk mengubah posisinya untuk melindungi individu dibandingkan agama sebagai institusi.

Kata Kunci : penodaan agama, Organisasi Kerjasama Islam, Dewan HAM PBB, intoleransi, Resolusi 16/18.