Skripsi ini membahas bagaimana sanksi embargo oleh Uni Eropa yang dijatuhkan kepada Belarusia atas tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Belarusia, sebagai bagian dari kebijakan Uni Eropa (European External Action Service ) terhadap negara yang berada baik di dalam maupun di luar kawasan eropa. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus terjadi pasca terpilih kembalinya Presiden Alexander Lukashenko menjadi pemimpin di Belarusia, terjadinya pemberontakan pasca pemilu pada desember 2010, dan tidak diindahkannya demokrasi serta kebebasan pers dalam memberitakan keadaan yang terjadi di Belarusia menambah deretan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pada rezim saat itu, hingga memicu reaksi yang cukup keras dari Uni Eropa sebagai Organisasi regional yang menjunjung tinggi pengakuan terhadap HAM dan demokrasi untuk memberikan sanksi berupa embargo ekonomi dan barang militer, dan larangan ekspor – impor ke Belarusia serta pembekuan segala aset dan akses milik pemerintahan Lukashenko sejak tahun 2011 – 2013. Penelitian ini menggunakan teori Institusional Liberalisme dan teori Aksi Reaksi dengan melihat bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh sebuah organisasai regional terhadap satu negara di dalam kawasan dan dampak apa yang terjadi selama pemberian sanksi tersebut. Dalam penelitan ini peranan Uni Eropa sebagai organisasi regional yang beranggotakan hampir sebagian besar negara – negara di kawasan Eropa menggunakan power dalam memberikan sanksi terhadap negara yang tidak mengindahkan nilai nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dengan pemberian sanksi embargo terhadap Belarusia, nantinya hasil akhir dari penelitian ini untuk melihat seberapa besar peran serta dampak Uni Eropa dalam mengurangi tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Belarusia serta terwujudnya penghormatan atas Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari perjanjian internasional ( UN Charter)

Kata kunci: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarusia, Peran Uni Eropa, Sanksi Embargo dan, Institusional Liberalisme