Permasalahan pengangguran yang terjadi dari masa pemerintahan Soeharto berlangsung hingga pemerintahan selanjutnya, membuat pemerintah Indonesia tetap menerapkan kebijakan penempatan TKI ke luar negeri. Pemerintah Indonesia yang belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, terus menerapkan kebijakan penempatan TKI ke luar negeri untuk mengurangi beban dalam negeri. Penempatan TKI ke luar negeri bervariasi mulai dari negara kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Arab Saudi menjadi negara tujuan terbesar TKI untuk bekerja dengan harapan gaji yang besar. Banyaknya jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi dapat dilihat dari jumlah TKI yang setiap tahunnya bekerja di Arab Saudii. Namun penempatan TKI di Arab Saudi dengan jumlah banyak juga diiringi dengan berbagai permasalahan yang dihadapi TKI seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, sampai eksekusi mati. Umumnya TKI yang ditempatkan di Arab Saudi bekerja pada sektor informal dan di dominasi perempuan yang rentan akan permasalahan. Tidak adanya perlindungan payung hukum yang kuat di negara penempatan dan belum adanya kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi membuat permasalahan TKI di Arab Saudi tidak dapat diatasi dengan baik. Permasalahan yang dihadapi TKI menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Dalam penelitian ini penulis akan membahas kebijakan perlindungan TKI di Arab Saudi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode I dan II. Terdapat dua bentuk kebijakan perlindungan TKI di Arab Saudi yaitu melalui lembaga BNP2TKI dan diplomasi. Dalam dua bentuk kebijakan yang dilakukan selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki persamaan dan perbedaan yang akan memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI di Arab Saudi. Selanjutnya penulis juga membahas hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hambatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Dengan adanya hambatan ini memberikan pengaruh pada upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI di Arab Saudi.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia,Kebijakan Perlindungan TKI, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, BNP2TKI, Diplomasi.
Daftar pustaka: 42 buku, 10 jurnal, 26 website, 3 dokumen