Skripsi ini meneliti kebijakan luar negeri Australia terhadap manusia perahu. Manusia perahu merupakan bagian dari pencari suaka yang statusnya belum diakui secara internasional sehingga tidak ada perlindungan yang melindungi manusia perahu. Manusia perahu harus memiliki status yang sah terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan di Australia yakni pengungsi. Karena pengungsi sudah diakui secara internasional dan sudah ada konvensi yang melindungi yakni Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi Pengungsi 1951 mewajibkan negara yang meratifikasi untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Australia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 memandang manusia perahu sebagai sebuah ancaman karena tidak ada status yang sah, jumlahnya yang semakin banyak, dan manusia perahu memasuki wilayah perairan Australia tanpa adanya izin yang sah. Banyaknya jumlah yang semakin banyak membuat Australia membentuk kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi jumlah manusia perahu. Untuk mengurangi jumlah manusia perahu yang berdatangan ke Australia dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Australia mengambil tindakan tegas dengan membentuk kebijakan Operation Sovereign Borders. Hasil yang diperoleh dalam skripsi ini adalah kebijakan Operation Sovereign Borders merupakan kebijakan tegas yang efektif untuk mengurangi jumlah manusia perahu. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan studi dokumen. Dokumendokumen seperti jurnal, buku dan artikel-artikel internet yang bersangkutan dengan topik pembahasan merupakan sumber acuan penulisan skripsi ini.

Kata Kunci: Manusia Perahu, Australia, Operation Sovereign Borders

Daftar Pustaka: 9 buku, 2 dokumen pemerintah, 27 jurnal, 35 internet (1951-2015)