Undang Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada pasal 27 mensyaratkan penempatan TKI di luar negeri dengan adanya perlindungan berupa hukum nasional yang mengatur tentang tenaga asing sektor formal maupun informal atau perjanjian bilateral penempatan dan perlindungan TKI antara Indonesia dan negara penempatan. Namun hingga kurun waktu tahun 2012 penempatan TKI ke Arab Saudi masih berlangsung tanpa adanya perlindungan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh UU 39 tahun 2004. Berangkat dari permasalahan diatas, muncul pertanyaan bagaimana pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui diplomasi ketenagakerjaan antar pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Melalui tulisan ini akan diuraikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para TKI khususnya sektor informal yang bekerja Arab Saudi. Selain itu juga diuraikan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi ketenagakerjaan dengan pemerintah Arab Saudi dalam memperjuangkan hak-hak TKI. Pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Arab Saudi terkait dengan permasalahan TKI sedianya konsisten dalam mengupayakan adanya perlindungan yang dipersyaratkan oleh UU 39/2004. Pemerintah Indonesia sendiri perlu meningkatkan koordinasi secara internal dalam menentukan posisi Indonesia dalam perundingan bilateral penempatan dan perlindungan TKI dengan pemerintah Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan intepretasi dari data-data penelitian ke dalam hasil penelitian. Riset dilakukan berdasarkan penelaahan dokumen resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang dan terkait, pengalaman pelaku dalam diplomasi ketenagakerjaan, dan studi pustaka.

Kata Kunci: diplomasi ketenagakerjaan, perlindungan TKI, Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia, Undang Undang nomor 39 tahun 2004.
Daftar pustaka: (39) (1961 s.d 2014)