Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pelaksanaan Kesepakatan Asean Open SKY (2009-Maret 2012)
Yusva Alif Perdana/208000330
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pelaksanaan Kesepakatan ASEAN Open Sky (2009-2012).
(66 halaman+14 romawi), (5 tabel), (8 gambar), (3 grafik), (1 matriks), dan (2 lampiran)
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan kesepakatan ASEAN open sky. ASEAN open sky merupakan kesepakatan seluruh negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk meliberalisasi jasa angkutan udara di kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu bagian tujuan dalam mencapai cita-cita pembentukan Komunitas ASEAN di tahun 2015. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, pemerintah Indonesia menyusun seperangkat kebijakan luar negeri dibidang angkutan udara yang berdasarkan kepentingan nasional.
Sebagai bagian dari kerjasama ekonomi dibidang perdagangan jasa di tingkat regional, liberalisasi jasa angkutan udara mendorong kemajuan bagi industri angkutan udara di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan ASEAN open sky membuat pemerintah Indonesia melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kapabilitas industri angkutan udara nasional. Fokus masalah dalam skripsi ini adalah pemerintah Indonesia sebagai pengatur kebijakan luar negeri dalam kesepakatan ASEAN open sky dan pemberi aturan teknis didalam industri angkutan udara (regulator).
Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan dibidang industri angkutan udara yang kompleks. Jumlah penduduk dan luas wilayah geografis terbesar di kawasan Asia Tenggara mengiringi peningkatan jumlah pengguna jasa angkutan udara di Indonesia dan memicu potensi terjadinya persaingan atau perebutan pasar dalam industri angkutan udara di tingkat regional. Tantangan globalisasi dalam industri angkutan udara mempengaruhi kerjasama liberalisasi jasa angkutan udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan optimal dan mewujudkan kemajuan dari segi ekonomi Indonesia. Pertimbangan dan perumusan kebijakan pemerintah Indonesia yang berdasarkan kepentingan nasional di bidang angkutan udara membantu dalam pembentukan suatu sistem pengelolaan jasa angkutan udara yang optimal dan efektif untuk kelancaran implementasi kesepakatan liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN.
Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penulisan deskriptif analitis yang menekankan pada deskripsi kebijakan dan hambatan. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah paradigma liberalisme-institusional yang dipadu dalam teori kerjasama ekonomi-politik internasional, teori rezim internasional, teori hambatan, model adaptif politik luar negeri, konsep kebijakan luar negeri dan konsep strategi penyesuaian internasional untuk menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah suatu negara. Sumber kepustakaan berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen pemerintah dan artikel internet.
Kata kunci : Kesepakatan ASEAN Open Sky, liberalisasi, industri jasa angkutan udara.
Daftar Pustaka : 37, 1992- 2012
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pelaksanaan Kesepakatan ASEAN Open Sky (2009-2012).
(66 halaman+14 romawi), (5 tabel), (8 gambar), (3 grafik), (1 matriks), dan (2 lampiran)
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan kesepakatan ASEAN open sky. ASEAN open sky merupakan kesepakatan seluruh negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk meliberalisasi jasa angkutan udara di kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu bagian tujuan dalam mencapai cita-cita pembentukan Komunitas ASEAN di tahun 2015. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, pemerintah Indonesia menyusun seperangkat kebijakan luar negeri dibidang angkutan udara yang berdasarkan kepentingan nasional.
Sebagai bagian dari kerjasama ekonomi dibidang perdagangan jasa di tingkat regional, liberalisasi jasa angkutan udara mendorong kemajuan bagi industri angkutan udara di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan ASEAN open sky membuat pemerintah Indonesia melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kapabilitas industri angkutan udara nasional. Fokus masalah dalam skripsi ini adalah pemerintah Indonesia sebagai pengatur kebijakan luar negeri dalam kesepakatan ASEAN open sky dan pemberi aturan teknis didalam industri angkutan udara (regulator).
Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan dibidang industri angkutan udara yang kompleks. Jumlah penduduk dan luas wilayah geografis terbesar di kawasan Asia Tenggara mengiringi peningkatan jumlah pengguna jasa angkutan udara di Indonesia dan memicu potensi terjadinya persaingan atau perebutan pasar dalam industri angkutan udara di tingkat regional. Tantangan globalisasi dalam industri angkutan udara mempengaruhi kerjasama liberalisasi jasa angkutan udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan optimal dan mewujudkan kemajuan dari segi ekonomi Indonesia. Pertimbangan dan perumusan kebijakan pemerintah Indonesia yang berdasarkan kepentingan nasional di bidang angkutan udara membantu dalam pembentukan suatu sistem pengelolaan jasa angkutan udara yang optimal dan efektif untuk kelancaran implementasi kesepakatan liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN.
Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penulisan deskriptif analitis yang menekankan pada deskripsi kebijakan dan hambatan. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah paradigma liberalisme-institusional yang dipadu dalam teori kerjasama ekonomi-politik internasional, teori rezim internasional, teori hambatan, model adaptif politik luar negeri, konsep kebijakan luar negeri dan konsep strategi penyesuaian internasional untuk menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah suatu negara. Sumber kepustakaan berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen pemerintah dan artikel internet.
Kata kunci : Kesepakatan ASEAN Open Sky, liberalisasi, industri jasa angkutan udara.
Daftar Pustaka : 37, 1992- 2012
Yusva Alif Perdana - Personal Name
208000330 - Yusva Alif Perdana
SKRIPSI HI
Skripsi PHI
Indonesia
Universitas Paramadina
2012
Jakarta
LOADING LIST...
LOADING LIST...