Skripsi ini membahas kebijakan luar negeri Indoneia pada kasus buruh migran (periode 2001-2009). Buruh migran merupakan seseorang yang bermigrasi merupakan seseorang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja dalam jangka waktu relatif menetap. Pada tahun 1997, tujuan terpopuler bagi para buruh migran Asia telah bergeser dari Timur Tengah ke beberapa Negara Asia lainnya, seperti; Malaysia, Singapura, Jepang, Hongkong dan Korea Selatan. Awal mula masuknya buruh migran ke Malaysia tidak terlepas dari diterapkannya Ekonomi Baru atau New Economic Policy (NEP). Dari beberapa yang menjadi Negara pengirim buruh migran ke Malaysia, Indonesia menempati posisi pertama pengirim buruh migran terbanyak, lalu diikuti oleh Nepal, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, Filipina, dan lain-lain. Serasnya arus buruh migran Indonesia ke Malaysia yang bertujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun banyak yang mengalami kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Lingkup permasalahan penelitian ini adalah perbedaan dari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati dan SBY dalam menanggapi kasus buruh migran di Malaysia dan juga hambatan dari Megawati dan SBY dalam menerapkan kebijakannya.

Lingkup permasalahan penelitian ini adalah perbedaan dari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati dan SBY dalam menanggapi kasus buruh migran di Malaysia dan juga hambatan dari Megawati dan SBY dalam menerapkan kebijakannya.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dijabarkan secara deskripstif analitis dan menggunakan data-data sekunder seperti buku, jurnal, media cetak maupun internet.

Kata Kunci : Buruh Migran Indonesia di Malaysia, Kebijakan Luar Negeri, Hambatan.
Daftar Pustaka : 40 buku (1967-2013), 4 Jurnal (1993-2014), 53 Internet (2001-2009)