Penelitian ini menganalisis alasan di balik ketidakpatuhan Indonesia dalam memenuhi standar rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) terkait penyusunan mekanisme pembekuan aset serta merta. Rentang waktu penelitian ini adalah 2010 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan metode descriptive case study, yakni penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, khususnya ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlalu jelas. Melalui pendekatan institusionalis normatif, hasil analisis menurut teori manajerial Chayes dan Chayes menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Indonesia terhadap aturan yang disusun FATF didominasi oleh keterbatasan kapasitas negara dan dimensi sektoral yang ditangkap berbeda. Sedangkan, teori proses hukum transnasional Harold Koh menunjukkan bahwa internalisasi standar FATF ke dalam hukum positif Indonesia memerlukan waktu yang lebih dari yang ditetapkan oleh FATF akibat perbedaan cara pandang aktor transnasional yang mewakili Indonesia, yaitu Kemenlu dan PPATK, terhadap rekomendasi FATF. Hal itu menyebabkan perubahan atas kesepakatan awal yang dibuat antara PPATK dan FATF sehingga memerlukan penyesuaian kembali di antara keduanya. Cara penyesuaian itu adalah melalui upaya negosiasi.

Kata kunci: pendanaan terorisme, pembekuan aset serta merta, rekomendasi FATF, pembuatan kebijakan, negosiasi