Jatuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 menandai jatuhnya komunisme sebagai ideologi dan sistem pemerintahan. Semenjak saat itu, lebih dari 100 negara nondemokrasi bertransisi menjadi negara demokrasi, termasuk 15 negara bekas Uni Soviet. Akan tetapi, studi yang dilakukan oleh Freedom House pada tahun 2014 mengenai kualitas demokrasi dari ke-15 negara bekas Uni Soviet menghasilkan kesimpulan yang menarik. Ketika 12 dari 15 negara bekas Uni Soviet masih dianggap sebagai negara „tidak bebas‟, Estonia, Latvia, dan Lithuania telah berhasil dianggap sebagai negara bebas. Kebanyakan peneliti berpendapat bahwa masyarakat sipil memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan hasil yang berbeda tersebut, sebab masyarakat sipil merupakan aktor unik yang hanya ada pada demokrasi dan bahkan dianggap sebagai pendahulu demokrasi itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat studi komparatif mengenai peran masyarakat sipil dalam demokratisasi di Rusia dan Negara-Negara Baltik. Rusia dipilih untuk mewakili 12 negara bekas Uni Soviet yang masih dianggap tidak bebas, sementara terminology „Negara-Negara Baltik‟ akan digunakan untuk merepresentasikan Estonia, Latvia, dan Lithuania sebagai satu kawasan. Terdapat empat periode yang akan diinvestigasi berdasarkan sejarah masyarakat sipil di Rusia dan Negara Negara Baltik: (1) masa pra-komunis, dari akhir abad ke-18 sampai dengan 1905; (2) masa komunis, dari 1905 sampai 1991; masa pasca-komunis, dari 1991 sampai 2006, dan (4) masa hari ini, dari 2006 sampai 2014.

Untuk membandingkan peran masyarakat sipil di Rusia dan Negara Negara Baltik, terdapat 5 faktor yang akan diinvestigasi: (1) Otonomi terhadap negara dan aktor politik; (2) Transparansi dan efisiensi dalam merepresentasikan kepentingan; (3) Konstelasi struktur organisasi dan konflik sosial; (4) Nilai-nilai yang dipromosikan; dan (5) Lingkungan eksternal yang mendukung aktivitas masyarakat sipil. Studi komparatif terhadap ke-5 faktor tersebut menunjukkan bahwa Rusia memiliki masyarakat sipil yang cenderung berperan dalam membahayakan demokratisasi, sementara Negara-Negara Baltik memiliki masyarakat sipil yang cenderung berperan dalam berkontribusi terhadap demokratisasi. Dengan studi komparatif tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil memang memiliki peran yang besar dalam demokratisasi dan bahwa dengan masyarakat sipil yang baik akan tercipta demokrasi yang lebih baik.

Kata kunci: Masyarakat sipil, Demokratisasi, Demokrasi, Peran
Daftar pustaka: 15 buku, 24 jurnal, 14 sumber internet (1996 – 2015)