Skripsi ini mendiskusikan mengenai peran regional terhadap proses demokratisasi di Myanmar. Myanmar merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang tergolong kedalam pemerintahan yang otoriter yang ketika itu dipimpin oleh pemerintahan Junta Militer. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dirumuskan untuk mengkaji demokratisasi di Myanmar pasca ratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada KTT ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura. Piagam ASEAN dijadikan sebagai landasan konstitusi bagi seluruh negara anggota ASEAN serta peran masing-masing negara anggota ASEAN yang berupaya mendorong dan membantu proses demokratisasi di Myanmar. Metodologi yang digunakan dalam permasalahan tersebut adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Kemudian dalam menganalisa permasalahan tersebut, skripsi ini menggunakan konsep demokratisasi dan regionalisme. Temuan dari penelitian ini diantaranya: pertama, mulai adanya gerakan social movement yang terjadi di Myanmar karena sikap represif pemerintahan Junta Militer Myanmar terhadap masyarakat Myanmar yang menginginkan adanya reformasi politik di Myanmar menuju demokrasi yang diusung oleh Aung San Suu Kyi dengan partainya yakni National League for Democracy (NLD). Kedua, pasca ratifikasi Piagam ASEAN Myanmar masih saja menggunakan ke otoriterannya dalam memimpin pemerintahan, padahal menjunjung demokrasi tercantum dalam Piagam ASEAN dan Myanmar masih saja melanggar prinsip dan nilai – nilai demokrasi. Ketiga, Sikap ASEAN dalam mendorong demokratisasi di Myanmar tidak begitu terlihat karena adanya sikap Non - Interferrence yang tidak bisa secara langsung ikut campur dalam permasalahan domestik negara anggotanya. Keempat, selain ASEAN, adanya dukungan dan dorongan dari negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia melalui Bali Democracy Forum (BDF) melalui Institute for Peace and Democracy (IPD) serta dari Filipina dengan menyelenggarakan Burma – Phillippines Joint Commission of Bilateral Cooperation dimana salah satu isi dari kerjasama bilateral tersebut adalah Filipina akan melakukan sharing pendapat dengan Myanmar dalam mendorong demokratisasi di Myanmar. Kelima, adanya hambatan yang menghalangi keberlangsungan proses demokratisasi di Myanmar yakni Junta Militer masih mendominasi di pemerintahan Myanmar, kedekatan Myanmar dengan negara Tiongkok, dan sikap Non-Interferrence ASEAN dalam menyelesaikan masalah negara anggotanya.

Kata Kunci : ASEAN, Demokratisasi, Myanmar, Regional
Daftar Pustaka :15 Buku (1960-2010), 14 Jurnal dan Makalah (2005-2014), 1 Dokumen (2014), 30 Artikel Online dan Website (2003-2013)