Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena setiap tahunnya TKI menerima perlakuan buruk yang melanggar hak-hak mereka seperti kekerasan fisik dan psikologis. Tingginya angka pelanggaran hak TKI di Malaysia membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam usaha termasuk membuat MOU pada tahun 2006 untuk melindungi hak-hak TKI di Malaysia. Pada tahun 2009 diberlakukan moratorium yaitu pemberhentian pengiriman TKI ke Malaysia sebagai wujud kecewa Indonesia terhadap Malaysia karena banyak TKI di Malaysia yang hak-haknya dilanggar selama bekerja di Malaysia. Dalam upaya memperbaiki hubungan maka pada tahun 2011 MOU diratifikasi
dengan memasukkan dan mengganti beberapa hal yang diyakini akan mengurangi kekerasan yang diterima oleh TKI. Sehingga tahun 2012 pengiriman TKI ke Malaysia dilakukan kembali. Dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan tersebut LSM juga turut terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaannya terdapat pula kendala yang menghambat upaya pemerintah Indonesia dalam
melindungi TKI di Malaysia, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan, TKI, pemerintah Indonesia, Malaysia
Daftar Pustaka: 27 Buku (1987 –2013), 10 Artikel Internet dan 5 Jurnal (2007-2012)