Di abad ke 20, perang yang di benua Eropa dan lainnya memunculkan korbanjiwa dan infrastruktur yang masif. Perang Dunia I dan II menunjukkan kengerian yang dapat timbul dari konflik antar negara, membuat banyak warga sipil melakukan migrasi ke berbagai tempat. Ribuan hingga jutaan orang menghindari Eropa untuk menemukan tempat tinggal baru. Fenomena perpindahan ini memunculkan istilah refugee (pengungsi) dan asylum seeker (pencari suaka), serta memunculkan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada tahun 1951. Fungsi dari badan tersebut adalah untuk mengatur serta memantau pergerakan dan perlakuan yang didapat oleh refugees dan asylum seekers di seluruh dunia.

Australia menyetujui dan meratifikasi konvensi 1951 UNHCR, Protokol 1967, dan kesepakatan internasional lainnya yang berhubungan dengan refugees dan asylum seekers. Di awal abad 21, Australia telah dengan baik melaksanakan progam resettlement para refugee UNHCR hingga meraih peringkat dua setelah Amerika Serikat untuk negara tujuan paling favorit. Namun berdasarkan data yang diperlihatkan oleh UNHCR, IOM, HRW dan aktor internasional lainnya, Australia memiliki penanganan yang buruk untuk asylum seekers. Saat gelombang masuknya asylum seekers menuju Australia mengalami kenaikan secara drastis pada tahun 2001, John Howard yang berperan sebagai Perdana Menteri melaksanakan kebijakan untuk menolak kedatangan mereka. Amandemen serta Pacific solution menjadi warna utama dari kebijakan penanganan asylum seekers Howard, dengan tujuan untuk menempatkan mereka ke negara ketiga dengan standar HAM yang rendah. Analisis utama dalam tulisan ini adalah untuk menemukan alasan mengapa Australia, sebagai contoh utama untuk program resettlement UNHCR, melaksanakan kebijakan yang dengan jelas melanggar nilai – nilai ham internasional serta kesepakatan internasional.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis melalui literature review, dan analisa hasil transkrip Focus Group Discussion dari beberapa warga Australia. Teori evidence based policy making menjadi pisau analisis untuk menganalisa kebijakan Australia di masa John Howard 2001 – 2007. Pendapat publik, serangan 9/11, dan culture of control muncul sebagai hasil analisa berdasarkan teori dan fakta lapangan. Meskipun begitu, kemungkinan besar ada efek
yang ditimbulkan oleh media massa sehingga membangun opini publik secara sadar ataupun tidak sadar untuk menolak para boat people.

Kata Kunci : asylum seekers, refugee, Australia, John Howard, Pacific solution, kebijakan, kebijakan publik, boat people.
Daftar Pustaka: 21 buku (1978-2014), 10 jurnal-makalah-laporan (1993-2009), 21
dokumen resmi (2003-2014), 20 artikel online-website (2002-2014)