Konflik di Filipina Selatan antara pemerintah Filipina dengan MNLF maupun dengan MILF yang tidak kunjung selesai, telah menunjukkan kepada dunia bahwa penyelesaian konflik tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga telah mengalami kegagalan. Dalam rangka mengembalikan keadaan dan menciptakan perdamaian di Kawasan Filipina selatan, Indonesia terlibat aktif sebagai mediator antara pemerintah Filipina dengan MNLF sejak tahun 1993, dan fasilitator antara Pemerintah Filipina dengan MNLF, dan fasilitator sebagai partisipan pengirim Tim Pengawas (IMT) yang diketuai oleh Malaysia sebagai fasilitator antara Pemerintah Filipina dengan MILF.

Penelitian ini akan menjelaskan terkait peranan Indonesia dalam kapasitasnya sebagai mediator, dalam upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan MNLF sejak tahun 1993 sampai 2012. Peran Indonesia ini dibagi atas dua sesi, sesi yang pertama sebagai mediator dan menghasilkan Pakta Perjanjian Perdamaian bernama Final Peace Agreement pada tahun 1996, namun selama tahap pengimplementasi kerap beberapa kali mengalami deadlock dan Indonesia diminta kembali untuk mereview ulang isi Perjanjian Damai tersebut dimulai sejak 2007 untuk kelompok separatis MNLF. Selama proses fasilitator berlangsung, Indonesia juga diminta oleh Malaysia untuk mengirimkan Tim Pengawasnya ke daerah daerah konflik di Filipina Selatan, dan pada tahun 2012 melalui Keputusan Presiden No. 47 Tahun 2012.

Dengan adanya keputusan untuk mereview ulang isi Perjanjian Damai Final Peaace Agreement, dan meminta kembali agar Indonesia berperan aktif, mengindikasikan bahwa kebijakan ini kerap kali gagal dan mengalami beberapa hambatan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa hambatan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Dimana hambatan internal berasal kurang optimalnya peran Indonesia sebagai mediator dan fasilitator terkait 7 upaya penyelesaian konflik ini. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari pemerintah Filipina, serta pihak-pihak dalam negeri maupun luar negeri yang menolak adanya upaya perdamaian di Filipina Selatan.

Selanjutnya, metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber-sumber literatur dalam skripsi ini berasal dari data primer yaitu kesepakatankesepakatan antara pemerintah Filipina dan MNLF terdahulu dalam lingkup domestik, maupun dengan adanya keterlibatan Indonesia sebagai pihak ketiga. Sementara itu, sumber lainnya berasal dari data sekunder yang berasal dari buku, laporan atau dokumen, surat kabar, jurnal maupun sumber bacaan dari internet.

Daftar Pustaka : 43 buku, 8 jurnal, 2 laporan/dokumen, 1 Pidato, 1 Wawancara, 25 sumber internet.