Pada 20 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 mengenai Moratorium Konversi Hutan. Ini merupakan salah satu langkah serius dari pemerintah untuk memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi nasional sebanyak 26% - 41% sampai pada 2020.

Penelitian ini membahas mengenai aksi yang dilakukan Greenpeace sebagai sebuah NGO dalam mempengaruhi kebijakan tersebut ? melalui issue framing, lobbying, dan direct
actions, mengukur peran Greenpeace melalui respon yang didapatkan dari masing-masing subjek kampanye ? pemerintah, publik, perusahaan-perusahaan terkait, dan kemudian menganalisa sebesarapa besar peran Greenpeace terhadap peningkatan kebijakan terkait ? dalam periode 2011 hingga 2013.

Kata Kunci: Non-Governmental Organization, Moratorium, Indonesia, Greenpeace, Hutan, Kebijakan
Daftar Pustaka: 14 buku, 13 laporan, 40 website