Skripsi ini membahas mengenai Efektifitas Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggapi Permasalahan Perbatasan Antara Indonesia ? Malaysia di Wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat pada tahun 2011-2013. Hal ini dianggap penting karena adanya kewajiban Pemerintah dalam menjaga kedaulatan yang telah dibangun dari kesatuan dan kemerdekaan Indonesia. Permasalahan yang terjadi di wilayah pebatasan ini salah satunya adalah mengenai titik patok batas antara kedua negara yang ada di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, yang di dalamnya terdapat potensi-potensi atas sumber daya alam yang baik yang menjadi sebuah landasan perebutan antar kedua negara.

Permasalahan ini mulai mendapatkan respons dari pemerintah dikarenakan, hal yang terjadi di wilayah tersebut dapat dikatakan mulai memunculkan kerugian bagi pemerintah Indonesia atas bergesernya patok garis perbatasan di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu pada tahun 2011. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lainnya adalah pengeluaran surat perintah atas kebijakan-kebijakan terkait keamanan, sosial, dan budaya yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif pemerintah, dengan tujuan penjagaan batas-batas wilayah tersebut sampai dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai nasionalisme masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut yang dibahas dalam Keputusan Menteri no 9 tahun 2013, yang dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2013. Permasalahan perbatasan ini selain dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, ekonomi dan sosial, permasalahan ini juga dapat memiliki dampak yang berkaitan mengenai stabilitas antar negara bertetangga yakni Indonesia-Malaysia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskiptif analitis. Sumber-sumber bacaan yang diperoleh melalui metode kepustakaan, surat kabar dan internet. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan grand teori Realis dan menggunakan konsep mengenai kebijakan nasional, kedaulatan dan diplomasi, serta konsep kepentingan nasional (national interest).

Kata Kunci : Perbatasan, Upaya Pemerintah, Kepentingan Nasional, Kedaulatan