Masalah terorisme di dunia internasional sesungguhnya bukanlah fenomena yang baru. Aksi teror bom dan lainnya telah banyak terjadi di berbagai Negara di dunia untuk menunjukan eksistensi dan kehadiran sebuah gerakan ataupun organisasi tertentu yang memiliki tujuan yang bervariasi. Mulai dari aksi teror gerakan separatisme, hingga tujuan tertentu lainnya kerap terjadi di negara-negara berkembang maupun di negara maju. Akan tetapi, setelah kejadian tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat, cara pandang terhadap terorisme telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme internasional. Saat itu, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden adalah otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama dalam perang global melawan terorisme yang dipromosikan oleh Presiden George Walker Bush dalam kebijakan Keamanan AS melawan teror. Meluasnya fenomena perang global terhadap aksi terorisme, khususnya dalam menumpas gerakan jaringan Al-Qaeda, telah menimbulkan implikasi domino efek terhadap kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu negara yang disinyalir sebagai basis dari jaringan terorisme internasional tersebut.

Desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Jakarta dan Bali yang menewaskan warga asing, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah komprehensif guna memadamkan aksi teror tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengambil sikap dan kebijakan pro aktif dalam menyikapi isu kontra terorisme. Dalam kurun waktu antara tahun 1980-2009, telah terdapat beberapa perubahan kebijakan-kebijakan strategis yang sangat berpengaruh terhadap perang melawan teror. Terkait dengan tulisan ini akan mengulas mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme dengan variabel pengaruh lingkungan eksternal dan konteks internal Indonesia.

Implementasi kebijakan luar negeri tersebut akan dibahas dengan unit analisa dari pemerintahan (state), politik luar negeri Indonesia terhadap terorisme dan pengaruh tekanan AS dan Australia. Teori neo-realisme dan teori kebijakan luar negeri untuk analisa kebijakan luar negeri terhadap terorisme di Indonesia akan digunakan untuk membantu penulisan dalam skripsi ini. Pada akhirnya diyakini bahwa desakan AS dan Australia setelah terjadinya rentetan kejadian-kejadian ledakan bom baik di Jakarta maupun Bali, telah mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2004-2009 dalam menyikapi isu kontra terorisme, khususnya pada implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap terorisme pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.


Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Teroris
Daftar Pustaka : 40 Buku, 13 Jurnal, 17 Surat Kabar dan 14 Situs Internet
Jumlah Halaman : (111Halaman Skripsi+14 Halaman Kepala),(4 Tabel) dan (4 Daftar Isi).