Ada dua alasan utama sehingga pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat berjalan lambat. Alasan pertama adalah karena perencanaan pengeluaran terlalu berfokus pasda siklus anggaran tahunan. Siklus ini biasanya berlanjut untuk beberapa bulan setelah awal tahun. Perencanaan pengeluaran dipersulit karena persetujuan dipersyaratkan oleh masing-masing dewan perwakilan.. Rintangan prosedural ini mengurangi mutu perencanaan infrastruktur, demikian juga mutu investasi infrastruktur. Alasan kedua dan yang lebih penting adalah kurangnya koordinasi antar pemerintah. Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi seringkali terjadi hanya secara dadakan. Misalnya, kabupaten dibangun tanpa rencana apapun untuk menghubungkannya dengan jalan raya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang lebih luas. Akibatnya, volume lalulintas yang dibangun tidak memenuhi syarat untuk dapat digolongkan sebagai investasi yang produkstif. Laporan ini dipublikasikan oleh bank dunia dengan tujuan (i) menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para perencana dan pelaksana infrastruktur di Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara jelas. (ii) memberikan rekomendasi bagi para perencana dan pelaksana. Penyusunan laporan ini bukan untuk menentukan rencana induk untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi papua dan papua Barat, akan tetapi sebagai bimbingan mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pembangunan agar dapat berkelanjutan dari sudut ekonomi, lingkungan hidup, budaya dan fisik.