Korupsi yang parah membatasi investasi dan pertumbuhan serta membuat pemerintahan tidak efektif. Resiko yang terbesar dihadapi oleh negara berkembang dan negara dalam transisi tetapi korupsi merupakan gejala dunia. Korupsi menciptakan ketidak-efisienan ekonomi dan ketidak-adilan tetapi reformasi dapat mengurangi keuntungan material dari suap. Korupsi tidak saja merupakan persoalan ekonomi tetapi juga bersenyawa dengan politik. Reformasi mungkin membutuhkan perubahan dalam struktur konstitusi dan hubungan yang mendasar antara pasar dan negara. Reformasi yang efektif tidak akan terjadi kecuali kalau masyarakat internasional maupun pemimpin politik nasional mendukungnya. Tidak tercipta suatu "cetak biru" tetapi tujuan utama reformasi haruslah untuk mengurangi keuntungan dari membayar dan menerima suap dan bukan saja untuk menyapu "yang curang".